Tingkatkan Kapasitas, Bawaslu Karimun menghadiri Literasi Pojok Pengawasan Vol. 9

KARIMUN - Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko beserta Staf yang membidangi Pencegahan, Parmas dan Humas mengikuti kegiatan kolaboratif Literasi Pojok Pengawasan Vol. 9 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui Zoom meeting, Senin (2/2/2026).

Diskusi yang mengangkat tema “Kerawanan dan Strategi Pengawasan di Daerah Kepulauan” ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dan Jawa Tengah, serta staf teknis pengawasan. Meski Kabupaten Purbalingga bukan wilayah kepulauan, materi yang dibahas dinilai relevan karena banyak tantangan pengawasan yang memiliki kesamaan, terutama di wilayah perbatasan antar kabupaten.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, membuka acara dengan mengapresiasi para narasumber atas kontribusi mereka dalam membagikan pengalaman pengawasan di daerah kepulauan. Amin menekankan bahwa pengawasan pemilu bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk tanggung jawab publik atas transparansi Bawaslu. Ia berharap Pojok Pengawasan dapat menjadi wadah diskusi yang produktif untuk menyelaraskan praktik pengawasan antara wilayah kepulauan dan daratan.

Sementara itu, Nur Kholiq menggarisbawahi bahwa integritas pemilu sangat bergantung pada upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif. Beliau mengingatkan bahwa Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri; keterlibatan tokoh masyarakat, warga, dan jejaring sosial sangat krusial sebagai mitra pengawas. Strategi ini dianggap sangat efektif untuk wilayah perbatasan, mengingat kedekatan sosial di sana memiliki potensi besar sekaligus tantangan tersendiri.

Dr. Maryamah dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, selaku narasumber pertama, memaparkan berbagai tantangan pengawasan di daerah kepulauan, seperti kendala transportasi, cuaca ekstrem, dan keterbatasan sinyal yang memengaruhi distribusi logistik serta partisipasi pemilih. 

"Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan. tetapi ini tidak mengurangi semangat pengawasan" tegasnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Eko Purwandoko meyampaikan bahwa banyaknya warga Kabupaten Karimun yang bekerja di Malaysia dan Singapura. Hal ini menjadi pengawasan ekstra dalam memastikan tidak adanya pemilih ganda.

"kalau di luar negeri pencoblosannya sebelum Hari-H dan ini yang dikhawatirkan akan menjadi pemilih ganda. karena jarak Malaysia dan Singapura relatif dekat dengan Kabupaten Karimun". sambungnya

Partisipasi dalam Pojok Pengawasan ini diharapkan dapat membekali Bawaslu Kabupaten Karimun dengan wawasan dari wilayah kepulauan guna memperkokoh strategi pencegahan. Khususnya untuk wilayah perbatasan. pengetahuan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan di Kabupaten Karimun yang lebih responsif, sesuai konteks lapangan, serta tetap menjunjung tinggi integritas.